Sekeluarga Tewas di Magelang Diduga Dibunuh sang Anak, Motif Sakit Hati?
Rabu, 30 November 2022
|
Aksi Cepat Tanggap./Tangkapan Layar act.id
Polemik lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) berawal dari wawancara yang dilakukan salah satu perusahaan media terkait gaji para petinggi yang dinilai fantastis, yakni bisa mencapai Rp250 juta disertai inventaris mobil mewah.
Menurut Presiden ACT, Ibnu Khajar, gaji senilai Rp250 juta tersebut untuk petinggi ACT, pernah diberlakukan pada Januari 2021 silam.
"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," kata Ibnu, dikutip dari Tempo [1], 5 Juli 2022.
Lalu setelahnya, terdapat pemotongan gaji untuk seluruh karyawan ACT karena kondisi keuangan ACT yang sempat menurun.
"Sampai mungkin teman-teman sempat dengar September 2021 soal kondisi filantropi menurun secara signifikan, sehingga kami minta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan," ucapnya.
Kendati demikian menurutnya, saat ini gaji pimpinan tertinggi di ACT, tidak lebih dari Rp100 juta karena telah dilakukan penurunan gaji mencapai 50 hingga 70 persen.
Baca Juga Menteri ATR/BPN Minta Tingkatkan Kolaborasi Berantas Mafia Tanah
Bantahan Presiden ACT Terkait Kudeta Pemimpin Sebelumnya
Setelah ACT melakukan berbagai perampingan dan restrukturisasi organisasi, terdapat isu terkait kudeta pemimpin sebelumnya, menurut Ibnu Khajar, kepemimpinan sebelumnya atau Ahyudin menurutnya mengundurkan diri dengan baik.
"Kalau teman-teman mengenal sosok beliau, kepemimpinannya gaya kepemimpinan yang one man show, cenderung otoriter, Sehingga ini dari organisasi terjadi ketidaknyamanan sehingga sepakat dinasihati dan beliau memilih untuk memundurkan diri," pungkasnya.
Sebelumnya, Ahyudin menjelaskan bahwa dirinya dikudeta oleh para koleganya, termasuk mendapat persepsi bahwa Ahyudin melakukan manipulasi laporan keuangan.
"Saya dikudeta. Saya dipersepsikan seolah-olah memanipulasi keuangan. Di media sosial, saya ditulis seakan-akan seorang maling besar dan keluarganya makan duit haram. Jika tuduhan itu benar, saya seharusnya dilaporkan ke penegak hukum," sebut Ahyudin.
Diduga ACT Biayai Organisasi Teroris
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa pihaknya mencium adanya aliran dana ACT untuk kepentingan pribadi dan kelompok teroris.
"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Ivan.
Temuan dari PPATK menurutnya telah diberikan kepada Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Terkait dengan hal tersebut, Presiden ACT membantah adanya dugaan ACT membiayai organisasi kelompok teroris.
"Dana yang mana? Kami tidak pernah berurusan dengan teroris," kata dia.
Dugaan Penyelewengan Dana oleh ACT, MUI Buka Suara
Terdapat dugaan ACT melakukan penggelapan dana yang dilakukan oleh petingginya, hal tersebut ditanggapi oleh KH Cholil Nafis selaku Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah. Menurutnya, jika hal tersebut terbukti benar, dirinya merasa sangat menyakitkan dan menyedihkan.
"Kalau berita itu benar, sungguh menyakitkan dan menyedihkan,” ujarnya, dikutip dari Warta Ekonomi [2].
Presiden ACT Sampaikan Permintaan Maaf
Kendati demikian, Presiden ACT, Ibnu Khajar meminta maaf kepada masyarakat dan para donatur yang telah percaya kepada ACT terkait pemberitaan akhir-akhir ini.
"Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pemberitaan yang sedang terjadi saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya, tentu mestinya bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi pelajaran bagia kita semuanya," katanya [3].
Baca Juga Kasus Dugaan Penganiayaan Iko Uwais, Polisi akan Tetapkan Sosok Tersangka
Hasil Analisis Kazee
Topik mengenai polemik ACT, menimbulkan reaksi dari masyarakat dalam platform Twitter, berikut merupakan hasil analisis dari Kazee.
Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring
Terdapat sebanyak 39 persen tagar #KamiPercayaACT dari mayoritas warganet setelah sebelumnya tagar #AksiCepatTilep dan #JanganPercayaACT menghiasi platform Twitter. Hal ini berkaitan dengan viralnya gaji petinggi ACT yang mencapai Rp250 juta dengan fasilitas inventaris mobil mewah.
*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.
Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring
Grafik pergerakan data mengenai polemik ACT mencapai puncaknya pada 4 Juli 2022. Hal tersebut karena informasi mengenai gaji petinggi ACT yang fantastis dan dugaan penyelewengan dana donasi, sudah banyak diberikan oleh media pemberitaan. Sehingga para netizen di Twitter banyak yang menyampaikan pandangan dan tagar terkait polemik ACT. Adapun total semua data adalah sebanyak 1.760 item, terdiri dari Twitter sebanyak 530 dan media pemberitaan sebanyak 1.230 item.
Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring
Untuk analisis sentimen berkenaan dengan topik polemik ACT, mayoritas warganet dan media pemberitaan, sentimennya negatif, yakni sebanyak 64 persen, positif sebanyak 14 persen, dan 20 persen merupakan netral.
Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring
Sampel Tweet memperlihatkan bahwa terdapat warganet yang menginginkan pihak kepolisian mengusut terkait dana donasi yang diduga terjadi penyimpangan, terlebih lagi, terdapat informasi yang menyatakan jika ada aliran dana dari ACT yang sampai kepada diduga kelompok terorisme.
Terdapat juga warganet yang menduga jika tagar #KamiPercayaACT merupakan buzzer yang digerakan oleh ACT untuk memperbaiki citra lembaga tersebut.
Perihal dugaan aliran dana terhadap kelompok tertentu, terdapat warganet yang telah mengetahui hal tersebut sejak lama dan dirinya berharap agar kasus tersebut terungkap.
Kata kunci yang paling sering digunakan dalam polemik yang terjadi di ACT adalah donasi, penyelewengan, petinggi, majalah tempo, filantropo, dan sorotan.
Hashtag yang paling sering digunakan adalah aksi cepat tanggap, ACT, aksi cepat tilep, dan gaji besar.
Baca Juga Diduga Personil JKT48 Mendapat Pelecehan Seksual, Gibran: Bukan di Mall Solo
Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring
Berikut merupakan tokoh terpopuler dalam pemberitaan ACT adalah sebagai berikut.
Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring
Organisasi terpopuler dalam polemik yang terjadi di ACT, sebanyak 29 persen merupakan PPATK, 19 persen adalah Pemprov DKI Jakarta, 17 persen Densus 88, 17 persen Bareskrim Polri, 9 persen Kemensos, 6 persen MUI, 3 persen adalah BUMN.
*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.
Polemik yang terjadi dalam lembaga filantropi ACT membuat warganet di Twitter berikan pandangannya. Warganet menyoroti perihal gaji yang fantastis untuk petinggi ACT dan fasilitas mobil mewah, pasalnya ACT merupakan Lembaga Non Profit atau Organisasi Nirlaba, sehingga hal tersebut sangat menjadi sorotan dan melahirkan dua tagar di Twitter, yakni “jangan percaya ACT” dan “Aksi Cepat Tilep”. Namun tagar tersebut langsung diimbangi dengan hashtag "kami percaya ACT", pasalnya terdapat warganet yang menjelaskan jika penyalahgunaan dana dan polemik lainnya hanyalah oknum, bukan secara keseluruhan. Kendati demikian, terdapat seseorang yang menduga jika tagar “kami percaya ACT”, dibuat oleh buzzer yang dikerahkan.
Berita Terbaru |
Sekeluarga Tewas di Magelang Diduga Dibunuh sang Anak, Motif Sakit Hati?
Rabu, 30 November 2022
|
Prajurit TNI AU Prada Indra Meninggal Dunia, Netizen Samakan dengan Kasus Brigadir J
Jumat, 25 November 2022
|
Koalisi Gerindra-PKB Dikabarkan Mandeg, Cak Imin Singgung Komposisi Baru
Rabu, 23 November 2022
|
Special Insight: Marak Kasus Bully dari Anak-anak hingga Dewasa, Kenapa Ya?
Selasa, 22 November 2022
|
Iriana Jokowi Dihina Warganet di Twitter, Netizen Nilai Ejek Seluruh Rakyat Indonesia
Senin, 21 November 2022
|
Xi Jinping Marahi Justin Trudeau saat KTT G20, Warganet Sebut Hanya di Indonesia…
Jumat, 18 November 2022
|
Gibran Rakabuming dengan Anies Baswedan Bertemu, Disebut Upaya Memecah Belah PDIP
Kamis, 17 November 2022
|
Puncak KTT G20 Hari Pertama, PBB Titip Pesan, Menlu Rusia Masuk RS?
Selasa, 15 November 2022
|