|
Presiden Jokowi Sebut Jangan Sembrono Deklarasi Capres 2024, Sindir NasDem? Senin, 24 Oktober 2022 Hessa Abda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar meyakini bahwa partai berlogo pohon beringin tersebut akan cermat dalam menentukan capres dan cawapres 2024 yang...
|
|
Ganjar Pranowo Siap jadi Capres 2024, Ada Tokoh Kuat di Balik Pernyataan Ini? Rabu, 19 Oktober 2022 Angga Fatura
Sebagaimana diketahui bahwa nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sering masuk dalam survei politik calon presiden (capres) 2024 dan memiliki elektabilitas yang terbilang tinggi...
|
|
DPW PPP Usung Ganjar Pranowo Capres 2024, PDIP Sarankan untuk Sabar Selasa, 11 Oktober 2022 Kovaleps Hero
Pada saat sebelumnya, tiga dewan pengurus wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024 yang akan...
|
|
Kabar Koalisi Partai NasDem, Bersatu dengan Demokrat dan PKS Usung Anies Baswedan? Rabu, 28 September 2022 Rizky Fajar
Setelah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP, dan PAN terbentuk, terdapat Partai Gerindra yang membangun koalisi atau kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan...
|
|
Anggota Komisi III Duga RKUHP Tak Mungkin Disahkan Sebelum 17 Agustus Selasa, 09 Agustus 2022 Angga Fatur
Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) menurut Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP, Asrul Sani, tidak bisa disahkan sebelum 17 Agustus 2022 atau berbarengan dengan peringatan 77...
|
|
Aliansi Jurnalis Independen Minta Hapus 14 Pasal RKUHP, Ini Alasannya Jumat, 24 Juni 2022 Angga Fatur
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberi tanggapan terkait adanya rencana pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang oleh pemerintah. Adapun rencana pemerintah bahwasanya RKUHP akan diselesaikan pada...
|
|
Tindak Lanjut Omnibus Law yang Inkonstitusional oleh MK, DPR RI Sahkan Revisi UU PPP Selasa, 07 Juni 2022 Hessa Abda
Undang-Undang Omnibus Law 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).Namun, UU Omnibus Law...
|